SGI-NEWS|(Depok) – Bagaimana dinas, camat, dan lurah tahu tentang perencanaan pembangunan berikut anggarannya, sementara, mereka sering abai dalam rapat penting di Paripurna DPRD Depok katanya Babai Suhaimi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat di wawancara wartawan, Senin (10/11/2025)
Rapat paripurna membahas agenda penting, yakni Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang membutuhkan kehadiran aktif dari pihak eksekutif, khususnya dinas, camat dan lurah terkait sebagai pengusul dan pelaksana kebijakan tersebut malah mangkir, seperti terlihat bangku yang disediakan pada kosong tunjuk Babai.
Babai menilai, ketidakhadiran para kepala dinas, camat dan lurah menunjukkan rendahnya komitmen dan lemahnya etika kinerja mereka sebagai aparatur pemerintah daerah.
”Saya sangat menyayangkan perilaku para kepala dinas. Kalau pola kerja seperti ini terus dibiarkan, bagaimana mungkin visi Depok Maju, Berbudaya, dan Sejahtera bisa terwujud,” ujar Babai.
Ketidak hadiran pejabat dinas, dalam rapat paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap proses pembahasan kebijakan publik yang dilakukan bersama DPRD.
”Mereka yang mengusulkan, mereka pula yang melaksanakan. Jadi wajar kalau mereka hadir dan menghargai prosesnya. Kalau diundang berulang kali tetap tidak datang, apalagi dua kali berturut-turut, ya sudah, ganti atau pecat saja. Tidak perlu takut,” tegasnya.
Di rapat paripurna yang di saksikan anggota dewan tersebut, Babai mendesak Wali Kota Depok untuk bersikap tegas terhadap pejabat yang tidak disiplin, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan saling menghormati antara eksekutif dan legislatif yang berkelanjutan. (Ham)
