Blora SGI-NEWS, Jumat (07/11/2025), Banyak beredar pemberitaan pada platform media surat kabar online terkait dugaan penggunaan BBM bersubsidi jenis solar untuk bahan bakar alat berat Proyek peningkatan Jalan Jepon–Bogorejo hingga perbatasan Kabupaten Tuban, yang dikerjakan oleh PT. Bumi Sarana Makmur dengan nilai kontrak mencapai Rp. 19.599 miliar.
Pada hari Jumat, 7 November 2025 tepat pukul 19.30 WIB tim investigasi awak media bertandang ke kantor PT. Bumi Sarana Makmur yang berada di Kec. Bogorejo Kab. Blora untuk mengulas fakta di lapangan.
Di temui di kantornya, Project Manager (PM) PT. Bumi Sarana Makmur, Arif Sutiyono memberikan klarifikasinya bahwa dugaan penggunaan BBM bersubsidi jenis solar untuk bahan bakar alat berat itu tidaklah benar.
Arif mengatakan bahwa pihaknya melakukan pembelian kepada suplier resmi BBM industri dan juga menyimpan bukti pembelian atau nota pembeliannya. “Pemberitaan-pemberitaan yang beredar itu tidak benar mas, kami beli BBM industri dari suplier resmi dan kami ada nota pembeliaannya boleh di cek”. tegas Arif.
Menurut Arif, pemberitaan yang beredar beberapa hari ini dirasa kurang tepat, tidak sesuai fakta yang ada dan berpotensi merugikan perusahaan terkait kepercayaan masyarakat dan juga kedepannya akan berpengaruh terhadap rencana proyek yang akan datang.
Salah satu masyarakat Blora sekaligus penggiat media sosial Gondo Sumarsono mengungkapkan keprihatinannya terkait informasi atau pemberitaan beberapa oknum awak media surat kabar online yang dinilai kurang tepat.
“Saya selaku masyarakat Blora sangat menyayangkan terkait beberapa pemberitaan dari oknum awak media yang memberikan informasi kurang valid, dan terkesan negatif”.
Menurutnya, media memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk opini publik. Pemberitaan terkait informasi yang kurang akurat semacam itu akan menimbulkan dampak yg tidak baik untuk kedepannya, mengingat blora saat ini membutuhkan support dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur terutama akses jalan yang belum bisa sepenuhnya didanai oleh APBD. (Edy)
